Skip to main content

Polri Ngeyel Tak Mau Lepas Novel

Bak ‘bom waktu’ yang siap meledak kapan saja, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI (Polri) makin berdetak kencang. Polisi ngeyel tak mau melepas penyidiknya, Kompol Novel Baswedan, ke KPK. 

Sementara, komisi anti-rasuah juga tak menggubris 30 penyidik baru yang disodorkan. Sekadar mengingatkan Novel adalah penyidik KPK yang mengetuai kasus Simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo dan sempat mau diciduk polisi dengan tuduhan pembunuhan.

“Ada keterbatasan jumlah penyidik. Beri sedikit waktu,” jelas Abraham Samad, saat ditanya mengenai tarik ulur 13 penyidik Polri yang dipanggil ‘pulang ke Mabes.

Abraham juga meminta agar publik tetap percaya kepada KPK. Kasus-kasus, di tengah keterbatasan tenaga penyidik akan tetap dituntaskan.

Sementara,  Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengatakan Mabes Polri sudah mengirim surat ke KPK, menawarkan 30 penyidik baru untuk menggantikan mereka yang masa tugasnya habis dan harus kembali ke kepolisian. Tapi surat tawaran itu sampai sekarang tak dijawab KPK.

“Kita mau tambah penyidik baru, tapi yang kemarin kita tawarkan saja belum ada jawaban,” kata Nanan  di Mabes Polri. Tanpa jawaban dari KPK, proses penarikan dan penempatan penyidik polisi baru ke KPK tidak bisa berjalan.

Terkait permintaan Novel dan sejumlah rekannya di kepolisian untuk beralih menjadi penyidik KPK, tidak dapat dikabulkan. “Bukan kita tidak ikhlas. Tapi harus sesuai aturan. Kalau tidak bisa, yang tidak bisa. Ada prosedur yang harus dilalui,” katanya.

Menurutnya Novel tidak bisa begitu saja diangkat menjadi penyidik KPK. Dia harus meminta izin ke Badan Kepegawaian Nasional dan melaporkan ihwal alih status itu ke Presiden. “Aturannya begitu, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” kata Nanan lagi.

Dia mencontohkan dirinya yang akan pensiun pada Agustus 2013. Sebelum pensiun, Nanan mengaku harus minta izin pada Presiden Yudhoyono. “Karena saya dilantik Presiden,” katanya.

Nanan meminta publik tidak salah mengartikan sikap keras Mabes Polri. Menurutnya, penegakan aturan kepegawaian ini bukanlah upaya untuk mengebiri KPK. Sebagai pengganti Novel dkk, Mabes Polri telah mengirim 30 penyidik baru untuk bertugas di lembaga antirasuah itu. “Kami bertekad membantu tugas KPK sebisanya,” kata Nanan.

Tahun ini, Mabes Polri menarik penyidiknya secara besar-besaran dari KPK. Pada Agustus 2012, Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK. Hanya 15 penyidik mau pulang. Sisanya memilih menjadi penyidik tetap KPK.

Selang tiga bulan kemudian, Polri kembali menarik 13 penyidiknya, tepat  pada 30 November 2012. Penyidik yang ditarik termasuk Novel Baswedan. Surat itu datang tepat ketika KPK memutuskan menahan Irjen Djoko Susilo, mantan Gubernur Akademi Kepolisian, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM. Novel adalah Ketua Satgas Penyidik kasus Djoko Susilo.

KPK sendiri mengaku belum menerima surat Mabes Polri itu. Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas menegaskan dia belum pernah melihat surat yang disebut Nanan itu.

Comments

Popular posts from this blog

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...

Jam Kerja PNS di Kalimantan Barat Digeser

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menggeser jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar. Jam kerja digeser dari pukul 07.00 menjadi 07.30 WIB. “Hal ini guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Mulai dari jam masuk dan pulang kerja serta berpakaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar Drs Numsuan Madsun MT di ruang kerjanya. Menurutnya, pergub tentang ketentuan jam kerja ini selain mengacu pada Permendagri terbaru mengenai peraturan jam kerja juga mengakomodasi kepentingan PNS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Adapun ketentuan hari dan jam kerja tersebut untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB, diselingi jam istirahat pada pukul 12.00...

Stop Moratorium Penerimaan CPNS Untuk Tahun 2013

Kabar baik bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. “Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang,” tandasnya di kantor BKN, Cawang, Jakarta. Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif. Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengataka...