Skip to main content

Sistem Informasi Kepegawaian Diakui Lemah

Promosi seorang pegawai negeri yang telah meninggal setahun lalu, diakui pemerintah sebagai ketidakcermatan dan buruknya administrasi kepegawaian. Gubernur Aceh sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, harus menelusuri dan menindak kecerobohan ini. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Eko Sutrisno, dan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Imanuddin, secara terpisah  di Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mempromosikan Rahmad Hidayat, pegawai negeri yang meninggal setahun lalu sebagai Kepala Sub-Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten dan Kota, pada Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten dan Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Ini diketahui ketika pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Selasa (5/2/2013).  Pengangkatan PNS yang sudah meninggal ini, kata Eko, menunjukkan tidak ada pembaruan Sistem Informasi Kepegawaian di Aceh. “Mekanisme updating data tidak dijalankan. Ketika daerah tidak melapor, BKN pun tidak memiliki data kondisi terakhir pegawai itu,” tuturnya.

Selain itu, Eko dan Imanuddin sepakat bahwa ada mekanisme promosi yang tidak dijalankan. Untuk pengangkatan dalam jabatan, semestinya diusulkan atasan. Proses penilaian harus dilakukan. Data juga diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian Daerah. Terakhir, rekam jejak calon pejabat itu dibahas dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Ketidakcermatan pengelolaan kepegawaian ini mengindikasikan prosedur tidak dijalankan. Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah harus dimintai pertanggungjawaban, karena lalai sebagai pejabat pengelola kepegawaian daerah,” tutur Imanuddin.

Di sisi lain, BKN juga meminta Kepala Kanwil Regional Medan untuk mengklarifikasi kejadian ini. “Ini untuk perbaikan sistem dan kontrol. Tindakan akan diambil setelah kami mengecek apa yang terjadi,” kata Eko.

Selain itu, kata Imanuddin, gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah harus bertanggung jawab. Karenanya, gubernur harus menelusuri kinerja bawahannya yang mengelola kepegawaian.

Hal serupa juga, Imanuddin mengakui, kerap terjadi di daerah-daerah lain. BKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkadang dipimpin seseorang yang bukan berlatar belakang pengelolaan kepegawaian. Kejadian ini, lanjutnya, juga harus menjadi momentum perbaikan kinerja pengelola kepegawaian.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...
Post a Comment
Read more

Jam Kerja PNS di Kalimantan Barat Digeser

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menggeser jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar. Jam kerja digeser dari pukul 07.00 menjadi 07.30 WIB. “Hal ini guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Mulai dari jam masuk dan pulang kerja serta berpakaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar Drs Numsuan Madsun MT di ruang kerjanya. Menurutnya, pergub tentang ketentuan jam kerja ini selain mengacu pada Permendagri terbaru mengenai peraturan jam kerja juga mengakomodasi kepentingan PNS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Adapun ketentuan hari dan jam kerja tersebut untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB, diselingi jam istirahat pada pukul 12.00...
Post a Comment
Read more

Stop Moratorium Penerimaan CPNS Untuk Tahun 2013

Kabar baik bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. “Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang,” tandasnya di kantor BKN, Cawang, Jakarta. Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif. Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengataka...
Post a Comment
Read more