Skip to main content

26.429 Calon PNS Lolos Verifikasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 26.429 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer kategori satu (K-1) atau yang gajinya dibayar melalui APBN/APBD, yang sudah lolos verifikasi validasi dan dinyatakan memenuhi kriteria dalam quality assurance (QA).

Kepala BKN Eko Sutrisno menjelaskan, 26.429 CPNS Honorer K-1 itu terdiri dari pusat 1.451 CPNS, dan daerah 24.978 CPNS. Dia mengungkapkan, berdasarkan formasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

CPNS honorer K-1 yang sudah lolos verifikasi validasi (verval) ulang, dan dinyatakan memenuhi kriteria dalam quality assurance ada 29.044 orang, terdiri dari instansi pusat 1.881 orang, sisanya di daerah.

Namun, dari jumlah tersebut, instansi yang sudah memasukkan berkas sebanyak 28.290 (pusat 1.839, daerah 26.451). Sisanya 754 (712 daerah, 42 pusat) berkasnya masih di instansi, dan belum diusulkan untuk mendapatkan NIP. Mengenai 754 CPNS Honorer K-1 yang belum diusulkan itu, Kepala BKN Eko Sutrisno menjadi tidak akan ada permainan.

“BKN menjadi filter terakhir dalam penetapan NIP nanti.”Kalau berkas yang diusulkan bukan nama-nama honorer yang lulus QA, BKN tidak akan memprosesnya,” kata dia seperti dilansir dari situs Setkab.

Eko menambahkan, BKN tidak akan gegabah mengeluarkan NIP kalau berkasnya mencurigakan atau diragukan keabsahannya.

Sementara, sejumlah anggota Komisi II DPR-RI mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap 750 formasi CPNS yang belum terisi, karena , akan menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi jual beli kursi CPNS. “Ini sangat rawan suap-menyuap,” tutur salah seorang anggota Komisi II DPR-RI.

Tags: 26429, Calon, Lolos, Verifikasi

This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 10:51 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hasil Tes CPNS di Badung Ternyata Palsu

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Badung, Bali mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) 2012. Namun, belakangan hasil yang diumumkan pada 12 November 2012 itu diduga palsu.  Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan jika hasil dari tersebut palsu. “Yang pasti berkasnya palsu, non-identik. Tetapi berita acaranya dari Labfor (Laboratoroum Forensik) secara resmi belum kami terima. Mungkin Rabu (6/2) kami ambil,” kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Komisaris Besar Polisi Eldi Azwar di Denpasar. Jika penyidik sudah menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polda Bali, ia mengatakan, maka penyidik akan menindaklanjuti kasus tersebut. Bukti hasil tes CPNS yang diumumkan BKD Kabupaten Badung, Bali itu adalah dari tanda tangan dan tulisan tangan. Eldi mengaku, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang diduga membuat dokumen pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar tersebut. Saat ini penyidik Ditreskrimsus...
Post a Comment
Read more

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Aceh Singkil dipecat

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dipecat karena dianggap tidak disiplin dan melanggar aturan perundang-undangan sebagai abdi negara, hari ini.Dua diantara yang dipecat tersebut yaitu tenaga kesehatan dan lainnya merupakan tenaga pendidik. Menurut keterangan Bupati Aceh Singkil, Sapriadi, kegiatan ini dilakukan untuk membenahi tenaga PNS di jajaran Pemerintahan Aceh Singkil yang tidak disiplin. Mereka, kata dia, juga diberikan sanksi tidak mendapat tunjangan pensiunan. Merujuk kepada SK Bupati Aceh Singkil No : 862/47/2013 tanggal 5 Februari 2012 menyebutkan, pemberhentian salah satu tenaga pendidik bernama Taswir,terpaksa dilakukan karena terbukti telah terlibat pelecehan seksual kepada siswanya. Taswir merupakan salah satu tenaga pengajar di SD Negeri SKPE II Panjaitan Desa Srikayu Kecamatan Singkohor. Sementara dua PNS lainya, yaitu Presetya Karsa selaku staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan Fauzi Ruska selaku staf Puskesmas Singkohor, diberhentikan dengan tidak hormat k...
Post a Comment
Read more

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...
Post a Comment
Read more