Skip to main content

Kepala Rusun Marunda Dicopot

Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jati Waluyo dicopot dari jabatannya. Jati sendiri baru mejabat kurang lebih tujuh bulan sejak dilantik Januari lalu. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Jonathan Pasodung membenarkan pencopotan tersebut. Jati sebelumnya dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada bulan Januari lalu menggantikan Kusnindar. “Semua masalah di Marunda bisa diatasi. Bukan dicopot itu hanya mutasi biasa,” ujar Jonathan di Balaikota.

Dikatakan Jonathan, sesuai dengan tuntutan dan pelayanan organisasi, pemindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain merupakan hal lumrah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, sebanyak 13 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov DKI Jakarta “Pelantikan dilakukan pagi tadi oleh Plt Sekda Provinsi DKI Jakarta, Wiriyatmoko,” katanya.

Pejabat yang dilantik diantaranya, Zaenal Soleman dari Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Pusat dilantik menjadi Kepala Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Lalu, Sujadiyono dari Kepala UPT Balai Pengembangan Pelatihan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan menjadi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat, dan Ari Budiman dari Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Pusat menjadi Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat.

Selain itu, Budiana dari Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat menjadi Kepala Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Timur, Yudhita Endah dari Direktur UPT Jamkesda menjadi Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Theryoto dari Kabid Pelayanan RSUD Tarakan menjadi Direktur UPT Jamkesda, dan Safaruddin dari Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur menjadi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes.

Tags: Dicopot, Kepala, Marunda, Rusun

This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 11:53 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Comments

Popular posts from this blog

Hasil Tes CPNS di Badung Ternyata Palsu

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Badung, Bali mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) 2012. Namun, belakangan hasil yang diumumkan pada 12 November 2012 itu diduga palsu.  Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan jika hasil dari tersebut palsu. “Yang pasti berkasnya palsu, non-identik. Tetapi berita acaranya dari Labfor (Laboratoroum Forensik) secara resmi belum kami terima. Mungkin Rabu (6/2) kami ambil,” kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Komisaris Besar Polisi Eldi Azwar di Denpasar. Jika penyidik sudah menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polda Bali, ia mengatakan, maka penyidik akan menindaklanjuti kasus tersebut. Bukti hasil tes CPNS yang diumumkan BKD Kabupaten Badung, Bali itu adalah dari tanda tangan dan tulisan tangan. Eldi mengaku, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang diduga membuat dokumen pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar tersebut. Saat ini penyidik Ditreskrimsus...

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Aceh Singkil dipecat

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dipecat karena dianggap tidak disiplin dan melanggar aturan perundang-undangan sebagai abdi negara, hari ini.Dua diantara yang dipecat tersebut yaitu tenaga kesehatan dan lainnya merupakan tenaga pendidik. Menurut keterangan Bupati Aceh Singkil, Sapriadi, kegiatan ini dilakukan untuk membenahi tenaga PNS di jajaran Pemerintahan Aceh Singkil yang tidak disiplin. Mereka, kata dia, juga diberikan sanksi tidak mendapat tunjangan pensiunan. Merujuk kepada SK Bupati Aceh Singkil No : 862/47/2013 tanggal 5 Februari 2012 menyebutkan, pemberhentian salah satu tenaga pendidik bernama Taswir,terpaksa dilakukan karena terbukti telah terlibat pelecehan seksual kepada siswanya. Taswir merupakan salah satu tenaga pengajar di SD Negeri SKPE II Panjaitan Desa Srikayu Kecamatan Singkohor. Sementara dua PNS lainya, yaitu Presetya Karsa selaku staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan Fauzi Ruska selaku staf Puskesmas Singkohor, diberhentikan dengan tidak hormat k...

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...