Skip to main content

Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Kualitas Birokrasi Hingga 2025

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas birokrasi hingga tahun 2025. Perbaikan kualitas birokrasi ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia agar selalu tumbuh stabil di atas 6%.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Eko Prasojo mengatakan selama ini yang terus menjadi kendala dalam perekonomian adalah masih jeleknya kualitas birokrasi di Indonesia. Menurutnya jika tidak ada perubahan dalam birokrasi di dalam negeri maka akan banyak dampak negatif yang akan terjadi, ia mengatakan salah satu dampak terbesar adalah iklim investasi akan terus mengalami penurunan serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah akan terus berkurang.

Dia mengatakan birokrasi merupakan kunci kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurutnya jika birokrasi di dalam pemerintahan sudah baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sangat tinggi, namun jika kualitas birokrasi di dalam pemerintahan buruk maka tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih buruk lagi kepada pemerintah.

” Banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi jika kualitas birokrasi di suatu negara masih jelek, salah satunya kepercayaan publik berkurang dan investasi menurun,” ujar dia dalam acara ” Seminar Kebijakan Nasional Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi” di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN)” Jakarta.

Dia menjelaskan pemerintah akan terus memperbaiki kualitas birokrasi di Indonesia hingga tahun 2025 melalui perbaikan kualitas reformasi birokrasi. Menurutnya ada 3 strategi yang akan diterapkan pemerintah untuk memperbaiki kualitas birokrasi, ia memaparkan ketiga strategi tersebut adalah Pertama, menjalankan birokrasi yang efektif dan efisien di semua daerah di semua provinsi dengan bekerja sama dengan pemda setempat, Kedua meningkatkan kualitas SDM aparatur negara agar mempunyai daya saing dan Ketiga, mengedepankan birokrasi yang berbasis IPTEK.

Dia mengatakan jika pemerintah sudah menerapkan 3 strategi tersebut maka ada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 6% setiap tahunnya. Eko menilai jika dibandingkan dengan negara maju seperti India, dan Jepang, kekurangan Indonesia adalah kualitas birokrasi yang masih buruk. Ia mengatakan India masih mempunyai problem terkait kasta, sedangkan Jepang terlalu banyak analisa atau over analysis. Eko mengatakan jika pada 2025, kualitas birokrasi Indonesia sudah baik maka perekonomian Indonesia bisa tumbuh di atas perekonomian Jepang dan India.

Dalam Kesempatan yang sama, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Ferianto menjelaskan berdasarkan data bank dunia pada 2012, kualitas birokrasi di Indonesia menduduki peringkat 128 dari 167 negara. Menurut dia indikator yang menjadi penilaian bank dunia tersebut adalah kualitas birokrasi di Indonesia masih belum efisien terlihat dari buruknya pelayanan publik dan banyak korupsi.

Rizky mengatakan Bappenas bersama Kementerian PAN dan RB bertekad akan terus memperbaiki kualitas reformasi birokrasi. Menurutnya saat ini Bappenas telah merancang konsep untuk memperbaiki kualitas birokrasi yang tercantum dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rizky menuturkan konsep RPJMN yang telah disusun adalah RPJMN 2010-2014 fokus pada perbaikan pelayanan publik, RPJMN 2014-2019 fokus pada kualitas aparatur sipil negara, serta RPJMN 2019-2025 fokus good governance.

“Kualitas birokrasi dalam negeri harus diperbaiki agar perekonomian bisa terjaga dengan baik,” ujar dia.

Tags: BeritaSatu, Berkomitmen, Birokrasi, Hingga, Kualitas, Pemerintah, Perbaiki

This entry was posted on Tuesday, July 9th, 2013 at 12:29 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Comments

Popular posts from this blog

Hasil Tes CPNS di Badung Ternyata Palsu

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Badung, Bali mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) 2012. Namun, belakangan hasil yang diumumkan pada 12 November 2012 itu diduga palsu.  Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan jika hasil dari tersebut palsu. “Yang pasti berkasnya palsu, non-identik. Tetapi berita acaranya dari Labfor (Laboratoroum Forensik) secara resmi belum kami terima. Mungkin Rabu (6/2) kami ambil,” kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Komisaris Besar Polisi Eldi Azwar di Denpasar. Jika penyidik sudah menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polda Bali, ia mengatakan, maka penyidik akan menindaklanjuti kasus tersebut. Bukti hasil tes CPNS yang diumumkan BKD Kabupaten Badung, Bali itu adalah dari tanda tangan dan tulisan tangan. Eldi mengaku, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang diduga membuat dokumen pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar tersebut. Saat ini penyidik Ditreskrimsus...

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Aceh Singkil dipecat

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dipecat karena dianggap tidak disiplin dan melanggar aturan perundang-undangan sebagai abdi negara, hari ini.Dua diantara yang dipecat tersebut yaitu tenaga kesehatan dan lainnya merupakan tenaga pendidik. Menurut keterangan Bupati Aceh Singkil, Sapriadi, kegiatan ini dilakukan untuk membenahi tenaga PNS di jajaran Pemerintahan Aceh Singkil yang tidak disiplin. Mereka, kata dia, juga diberikan sanksi tidak mendapat tunjangan pensiunan. Merujuk kepada SK Bupati Aceh Singkil No : 862/47/2013 tanggal 5 Februari 2012 menyebutkan, pemberhentian salah satu tenaga pendidik bernama Taswir,terpaksa dilakukan karena terbukti telah terlibat pelecehan seksual kepada siswanya. Taswir merupakan salah satu tenaga pengajar di SD Negeri SKPE II Panjaitan Desa Srikayu Kecamatan Singkohor. Sementara dua PNS lainya, yaitu Presetya Karsa selaku staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan Fauzi Ruska selaku staf Puskesmas Singkohor, diberhentikan dengan tidak hormat k...

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...