Skip to main content

Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Usulkan 500 CPNS 2013

Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) mengusulkan sekitar 500-an kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Selain itu, pada seleksi CPNS 2010 mendatang, juga diusulkan menerima lulusan SMA.

“Jumlah yang kita usulkan sekitar 500-an CPNS. Kita juga mengusulkan CPNS tamatan SMA. Tapi, apakah usul itu diterima atau tidak, tergantung dari Pemerintah Pusat. Kami baru dapat memastikannya setelah kita menerima kuota formasi dari Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Arsip Daerah Paluta H Mara Lobi Siregar SSos MM kepada METRO, melalui telepon selulernya, kemarin.

Ketika ditanya kapan seleksi CPNS 2010 digelar, Siregar mengaku belum mengetahuinya.

“Sebelum menerima informasi dari BKN Pusat, kita belum bisa mempublikasikannya, Tapi yang jelas tahun ini akan ada penerimaan CPNS di Kabupaten Paluta,” tukasnya mengakhiri.

Untuk diketahui, Pemkab Paluta pada penerimaan CPNS tahun 2009 lalu, menerima sebanyak 507 CPNS.

Satpol PP Rencanakan Rekrut Tamatan SMA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan (Psp) berencana akan mengusulkan perekrutan CPNS dari jalur SMA pada penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2010. Rencana penerimaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan personel Satpol PP Psp

“Ya, memang ada rencana kita untuk mengusulkan penerimaan CPNS untuk Satpol dari jalur SMA ke BKD Psp untuk selanjutnya nanti diproses dan dianalisis oleh BKD Psp apakah sesuai atau tidak. Saat ini kita masih pendataan internal, dan belum bisa kita publikasikan nantinya. Kalau sudah ada pasti diumumkan secara resmi oleh Pemko Psp melalui BKD,” ujar Kepala Satpol PP Psp, Erwin H Harahap SSTP.

Dijelaskan Erwin, saat ini jumlah personel Satpol PP Pemko Psp dengan status PNS sekitar 60-an orang. Selebihnya, sekitar 70-an orang adalah tenaga kerja sukarela (TKS).

“Tugas kita semakin banyak selain razia, kita juga mengelola pengutipan retribusi di objek wisata Tor Simarsayang. Dan kita juga 24 jam non stop, di mana ada anggota yang stand by di posko untuk berjaga-jaga jika ada laporan warga. Inilah alasan mengapa kita berencana mengusulkan dalam penerimaan formasi CPNS tahun 2010 ini untuk Satpol PP dari jalur SMA,” jelasnya sembari mengatakan, mengenai berapa jumlah penerimaan untuk Pemko Psp nantinya, pihak BKD akan mengumumkannya.

Sementara itu Kepala BKD Psp Asli Rangkuti dan Kabid Program dan PenerimPenram Afdal Lubis saat hendak dikonfirmasi METRO, kemarin, tidak berhasil, karena menurut salah seorang staf di BKD sedang berada di Medan.

Kepala BKD Tapsel Aswad Daulay SH MH melalui Kabid Program dan Penram Drs Raja Nasution MSi kepada METRO, Rabu (31/3), mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan kepada masayarakat terkait penerimaan CPNS, jika nantinya sudah lengkap usulan dari masing-masing SKPD dan telah sudah dianalisis.

“Belum ada jumlah, namanya juga masih perencanaan dan pendataan. Tapi kalau sudah lengkap dan sudah ada keluar dari pusat, pasti akan kita umumkan,” tuturnya.

Tags: Kabupaten, Lawas, Padang, Paluta, Usulkan, Utara

This entry was posted on Tuesday, July 9th, 2013 at 12:08 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...
Post a Comment
Read more

Jam Kerja PNS di Kalimantan Barat Digeser

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menggeser jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar. Jam kerja digeser dari pukul 07.00 menjadi 07.30 WIB. “Hal ini guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Mulai dari jam masuk dan pulang kerja serta berpakaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar Drs Numsuan Madsun MT di ruang kerjanya. Menurutnya, pergub tentang ketentuan jam kerja ini selain mengacu pada Permendagri terbaru mengenai peraturan jam kerja juga mengakomodasi kepentingan PNS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Adapun ketentuan hari dan jam kerja tersebut untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB, diselingi jam istirahat pada pukul 12.00...
Post a Comment
Read more

Stop Moratorium Penerimaan CPNS Untuk Tahun 2013

Kabar baik bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. “Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang,” tandasnya di kantor BKN, Cawang, Jakarta. Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif. Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengataka...
Post a Comment
Read more