CASNONLINE - CPNSONLINE

Untuk penghematan anggaran, Pemprov DKI telah memangkas pos di sejumlah jajarannya. Kendati demikian, penghematan itu bukan berarti memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).  “Tidak ada satupun yang dipotong gaji PNS. Tidak dipotong, ” ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau disapa Ahok, di Balaikota Jakarta, Ahok menuturkan pihaknya akan menghemat anggaran yang terkait pada hal non teknis. “Dinas-dinas yang lain sudah dipotong, tapi kecil-kecil,” ujar pria berkacamata ini menjelaskan. Dalam sejumlah kesempatan, Ahok mendesak sejumlah instansi untuk menghemat anggarannya. Seperti yang terekam dalam video yang diunggah Pemprov DKI pada 8 November 2012 itu. Dalam rekaman vidoe yang berjudul ‘Wagub Provinsi DKI Jakarta Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas PU di Ruang Rapat Bappeda’ itu, Ahok dengan gayanya blak-blakkan mendesak jajaran Dinas PU DKI untuk menghemat anggaran sebesar 25 persen dari pagu yang telah diajukan. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Kepala Dinas PU Jak...

Pemerintah Kota Balikpapan memastikan untuk menaikkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebelum awal 2013 guna medorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Fauzi mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai keuangan daerah. Nantinya, sekitar 6.000 PNS yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. “Pengaturannya berdasarkan SK Walikota yang akan dikeluarkan akhir November ini. SK itu juga akan menyebutkan besaran tunjangan yang akan diterima oleh pegawai,” ujarnya. Fauzi mengaku juga turut memformulasikan besaran tunjangan yang akan diberikan kepada PNS tersebut. Hanya saja, dirinya enggan membeberkan detailnya karena keptusan berada pada SK Walikota. Dia hanya menegaskan porsi belanja tidak langsung, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, tidak lebih da...

Pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) dari induknya Kabupaten Ciamis ke daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, sepenuhnya kewenangan Bupati Ciamis. Adanya surat pernyataan yang belakangan ini beredar di sejumlah PNS di tatar galuh Ciamis, hanya sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi pegawai yang ada. “Pemindahan PNS dari Ciamis ke Pangandaran sepenuhnya kewenangan bupati. Sebelum mengambil keputusan, kami juga harus memertimbangkan berbagai aspek serta kebutuhan. Tidak ada yang salah dalam surat tersebut,” tutur Bupati Ciamis Engkon Komara. Dia mengatakan pengumpulan data oleh Badan kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Ciamis mengenai sanggup tidaknya PNS dipindahkan ke Kabupaten Pangadaran, merupakan upaya awal untuk melakukan pemetaan di kalangan pegawai. Dengan demikian berdasarkan hasil pernyataan pendapat tersebut, merupakan informasi sebenarnya yang ada di lingkungan pegawai. “Sekali lagi surat tersebut hanya sebatas untuk mengetahui kondisi riil pegawai. Soal pemindaha...

Pihak ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY-Jateng menerima laporan tentang kejanggalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Inti laporannya ada seorang nama yang tiba-tiba lolos tanpa melalui tes terlebih dahulu. “Ada orang yang tidak lulus tes tahap I atau tes kompetensi dasar malah diterima,” kata sumber yang enggan disebut namanya. Ia bukan korban tapi akademisi yang memperhatikan kejanggalan itu. Ia menjelaskan kronologis kejanggalan itu. Pada Senin (8/10/2012) di situs cpns.kemdikbud.go.id, diumumkan daftar peserta yang lulus tes kompetensi dasar, untuk Teknik Arsitektur Undip. Ada empat orang yang lolos antara lain no urut: 1. Irawan Setyabudi, 8. Bintang Noor Prabowo, 9. Nur Fauziah, dan nomer urut 10. Rani Hapsari. Lalu pada pengumuman tes tahap II yaitu Rabu (24/10/2012) yang lulus adalah Bintang Noor Prabowo dan Resza Riskiyanto. Lolosnya peserta bernama Resza Riskiyanto yang dianggap janggal. “Bukankah kelul...

 Bila rasa malu sudah tertanam, maka naluri untuk melakukan korupsi akan hilang dengan sendirinya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristinady Sanjaya meminta seluruh pegawai negari sipil (PNS) menanamkan rasa malu untuk melakukan korupsi. Menurutnya, bila rasa malu sudah tertanam, maka naluri untuk melakukan korupsi akan hilang dengan sendirinya. Hasilnya, kerugian negara akibat korupsi semakin kecil. “Tapi, jika rasa malu itu sudah hilang, maka tindak pidana korupsi akan tetap ada, dan cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” katanya di Pontianak. Sementara soal kinerja PNS Kalimantan Barat yang buruk, Cristinady berjanji segera melakukan perbaikan terhadap bawahannya. Sehingga, kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan dan berjalan dengan baik. “Kami segera melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawasn Keuangann dan Pembangunan (BPKP), untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang dianggap buruk,” ujarnya. Seperti diketahui, be...

Setiap tahun, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung terus berkurang. Pengurangannya rata-rata sebanyak 500 orang per tahun karena memasuki masa pensiun. Karena moratorium penerimaan CPNS masih berlaku, jumlah kekurangan PNS di Pemkab Bandung kini menyentuh angka 3.109. “PNS yang dimiliki Kabupaten Bandung sebanyak 20.891 orang. Sementara kebutuhan idealnya sekitar 24.000 orang. Sayangnya, dalam dua tahun terakhir, kebutuhan PNS itu bukannya diperkecil, sebaliknya malah semakin besar. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari masih diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, Erick Juraira di Soreang Rekruitmen CPNS terakhir di Kabupaten Bandung dilakukan pada tahun 2010, sebanyak 122 orang. Sedangkan pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 638 orang. Meski demikian, katanya, tetap tidak sebanding antara PNS yang pensiun dengan jumlah CPNS yang direkrut. Diungkapkannya, pada tahun 2012 juml...

Persoalan guru honorer di sekolah negeri dan swasta sampai saat ini masih belum tuntas. Selain soal status kepegawaian yang belum kunjung selesai, guru honorer juga menghadapi ketidakpastian dalam hal kesejahteraan dan jenjang karier serta diskriminasi pendapatan. ”Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum tuntas. Padahal, sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No 56/2012 yang disahkan Mei lalu, tetapi implementasinya belum ada kejelasan,” kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, yang dihubungi dari Jakarta. Menurut Ani, dalam pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pihaknya mendukung adanya standar pengangkatan yang mengutamakan mutu dan profesionalisme. ”Kami tidak menutup mata, banyaknya guru honorer karena adanya ’permainan’ baik oleh pemerintah daerah maupun sekolah. Kami minta supaya yang memanipulasi ditindak tegas,” ujarnya. Adapun...