Skip to main content

Pemkot Balikpapan pastikan ada kenaikan Tahun 2013

Pemerintah Kota Balikpapan memastikan untuk menaikkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebelum awal 2013 guna medorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Fauzi mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai keuangan daerah. Nantinya, sekitar 6.000 PNS yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
“Pengaturannya berdasarkan SK Walikota yang akan dikeluarkan akhir November ini. SK itu juga akan menyebutkan besaran tunjangan yang akan diterima oleh pegawai,” ujarnya.
Fauzi mengaku juga turut memformulasikan besaran tunjangan yang akan diberikan kepada PNS tersebut. Hanya saja, dirinya enggan membeberkan detailnya karena keptusan berada pada SK Walikota. Dia hanya menegaskan porsi belanja tidak langsung, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, tidak lebih dari 40%.

Sebelumnya, Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang mengatakan melalui peningkatan tunjangan diharapkan kinerja dan kualitas layanan pegawai kepada masyarakat juga tutur meningkat. Nantinya, pihaknya juga akan menerapkan penilaian kinerja kepada pegawai agar bisa dilakukan kontrol terhadap kualitas PNS.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid M.N. Fadli mengatakan kenaikan tersebut juga bisa dianggap sebagai salah satu penyesuaian dengan daerah lain di Kalimantan Timur yang tunjangan kepada PNS – nya mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara, kenaikan tunjangan bagi PNS di Kota Balikpapan baru direalisasikan sekarang yang besarannya masih menunggu SK Walikota.

Besaran tunjangan tersebut, tambah Fadli, juga akan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dari masig-masing PNS. Dia menegaskan kenaikan ini masih dalam tahap yang wajar karena pihaknya sudah memertimbangkan aspek lain termasuk anggaran untuk pengembangan fisik dan infrastruktur kota.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...
Post a Comment
Read more

Jam Kerja PNS di Kalimantan Barat Digeser

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menggeser jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar. Jam kerja digeser dari pukul 07.00 menjadi 07.30 WIB. “Hal ini guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Mulai dari jam masuk dan pulang kerja serta berpakaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar Drs Numsuan Madsun MT di ruang kerjanya. Menurutnya, pergub tentang ketentuan jam kerja ini selain mengacu pada Permendagri terbaru mengenai peraturan jam kerja juga mengakomodasi kepentingan PNS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Adapun ketentuan hari dan jam kerja tersebut untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB, diselingi jam istirahat pada pukul 12.00...
Post a Comment
Read more

Stop Moratorium Penerimaan CPNS Untuk Tahun 2013

Kabar baik bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. “Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang,” tandasnya di kantor BKN, Cawang, Jakarta. Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif. Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengataka...
Post a Comment
Read more