CASNONLINE - CPNSONLINE

Ratusan guru honorer dan tenaga sukarelawan (sukwan) di Kabupaten Subang terancam tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi mulai tahun ini. Hal ini disebabkan adanya pertentangan aturan penerima tunjangan sertifikasi dengan ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. “Dalam peraturan tersebut, penerima tunjangan sertifikasi sejatinya adalah guru tetap. Sementara, sukwan itu bukan guru tetap. Jadi, ya bertentangan,” kata Kusdinar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kusdinar mengungkapkan, bahwa peraturan tersebut mengatur teknis pencairan tunjangan sertifikasi di mana penerimanya harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai guru tetap. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa guru tetap diangkat oleh pemerintah daerah, penyelenggara, ataupun satuan pendidikan setempat. Kondisi tersebut, menurut dia, hanya berlaku bagi guru tetap yang berstatus PNS ataupun CPNS. Sementara sukwan atau guru honor yang mengajar di sekolah negeri tidak ...

Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, siap mengkaji pemberian bonus bagi pegawai pajak di lingkungan Pemprov DKI Rp 20 juta per bulan. Namun pegawai pajak harus memenuhi syarat-syarat dari Ahok. “Iya kalau dia bisa kasih kita PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 100 triliun, murah dong,” kata Ahok sambil tertawa saat ditanya janjinya memberikan bonus pegawai pajak Rp 20 juta/bulan di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Menurut Ahok, mekanisme pemberian bonus itu akan dibahas.”Ya kita akan kaji, kita akan bahas,” ujar Ahok yang mengenakan seragam dinas warna hijau itu. Janji Ahok memberikan bonus kepada pegawai pajak Rp 20 juta per bulan itu terungkap dalam paparan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Ahok yang diupload di Youtube. Paparan ini digelar. Ahok menargetkan kenaikan pendapatan DKI dari pajak hingga mencapai angka Rp 40 triliun. Salah satu caranya dengan menghapus sistem pembayaran pajak yang mencapai Rp 7 triliun lebih. Sebagai k...

Tujuh orang peserta Calon Pegawai Negeri Sipil mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, di Jalan Diponegoro, Denpasar, karena merasa ada kecurangan dalam tes CPNS di Kabupaten Badung, Bali.Menurut mereka, Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Badung, Bali diduga terjadi kecurangan dengan memanipulasi nilai sehingga banyak peserta yang gugur padahal mereka dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Salah seorang peserta yang mendaftar menjadi guru, yakin dan punya bukti saat pengumuman lewat website Menpan dengan alamat www.menpan.go.id tanggal 19 September namanya dinyatakan lulus. Keyakinannya semakin kuat setelah ia juga mengecek di salah satu media online yang memuat hasil tes, dan juga dinyatakan lulus untuk mengikuti tes kompetensi bidang (TKB) yang diselanggarakan di daerah dalam hal ini diselenggarakan Badan Kepegawaian (BKD) Badung. Lebih jauh ia menuturkan, jika ia melihat ada peserta lainnya yang t...

Pemerintah melalui kementerian keuangan mempertanyakan kualitas penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. Selama ini di mata Kemenkeu, penyerapan anggaran hanya kejar setoran yang didorong pencariannya saja tanpa melihat kualitas buat apa anggaran tersebut dipergunakan. “Banyak orang mempertanyakan termasuk Kemenkeu. Maka dari itu kita ada program quality spending,” ungkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali. Herry mengaku saat ini masih mempertanyakan efektifitas penggunaan uang negara tersebut. Dia berharap dengan adanya program quality spending pengeluaran kementerian dan lembaga lebih terarah dan benar-benar bermanfaat. Program quality spending salah satunya adalah perencanaan yang matang di setiap kementerian lembaga sebelum meminta anggaran kepada Kementerian keuangan. Sehingga dengan rencana yang matang, tugas Kemenkeu dalam mencarikan anggaranpun lebih terarah. “Selama ini kementerian dan lembaga berjuang dulu (untuk) men...

Standar Kompetensi PNS dibutuhkan untuk membekali kemampuan teknis yang memadai kepada para pengelola kepegawaian agar dapat menyusun standar kompetensi jabatan di masing-masing unit kerja. Standar ini mutlak diperlukan untuk menyongsong bentuk baru kepegawaian negara dengan diberlakukannya RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini mengemuka dalam kegiatan Piloting Standar Kompetensi Teknik (SKT) PNS yang digelar Pemkab bima dan BKN,  Piloting Standar Kompetensi Teknik (SKT), Kerjasama Pemkab Bima dengan BKN. Foto: bagian Humas Pemkab Bima Pemkab Bima melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda bermitra dengan Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI mengadakan Piloting Standar Kompetensi Teknik (SKT) PNS. Kegiatan ini paralel dengan Penyusunan Rancangan Permen PAN  dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional Analisis Jabatan (JFAJ). Muara akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sip...

Peserta program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) berpeluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). ”Ada kepala daerah yang mengatakan jika mereka kembali ke daerah tersebut akan diterima dan diperjuangkan untuk mendapatkan posisi PNS,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriadi Rustad.          Menurutnya, hal itu merupakan perkembangan dunia pendidikan, khususnya di daerah. ”Ini merupakan cara pandang baru yang sudah tidak alergi lagi terhadap guru dari luar daerah,” imbuhnya. Dia menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk pengabdian yang merupakan bagian dan komponen dari keprofesionalan guru. ”Selanjutnya mereka akan mengikuti program pendidikan profesi guru. Ketika lulus mereka akan mendapat sertifikat, sehingga berhak memperoleh tunjangan profesi guru,” ungkap Supriadi. Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait guna mendukung prog...

Disiplin pegawai negeri sipil di ling­kungan Pemprov Sumbar ma­sih rendah. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 30 PNS yang dijatuhi sanksi. Seorang di antaranya dipecat. “Beberapa waktu lalu, Men­dagri menyampaikan, sedi­kitnya 1.091 PNS terjerat per­soalan hukum. Alhamdulillah sejak tahun 2011 lalu, belum ada PNS Pemprov yang terseret persoalan hukum,” ujar Sek­prov Sumbar Ali Asmar kepada Padang Eks­pres akhir pekan lalu. Tapi, dia melihat pelang­garan masih terjadi. Jenisnya, mulai dari tidak masuk kantor, menambah jatah libur atau bentuk-bentuk pelanggaran disiplin lainnya. Agar pelayanan publik le­bih baik ke depan, Sekprov berkomitmen melakukan re­for­masi birokrasi. Paradigma dan budaya kerja malas PNS harus diubah karena termasuk bagian dari korupsi. “Jika pelayanannya prima dan tidak berbelit-belit, maka tidak akan ada peluang korupsi dalam pengurusan perizinan. Sebab, semuanya dilakukan secara transparan,” ucapnya. Sekretaris Inspektorat Sum­bar, Mardi mengatakan, disiplin PN...

Dalam tahun-tahun belakangan, rumors yang beredar bahwa penempatan pejabat penting di daerah terkontaminasi nepotisme dan kental dengan nuansa politik.“Itu artinya peran kepala daerah sangat menentukan. Sehingga tidak heran kalau Baperjakat dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil (PNS) belakangan hanya dijadikan formalitas saja menurut BKN,” ujar Jumadi. Menurut pengamat politik dari Universitas Tanjungpura ini, fenomena pemilihan kepala daerah langsung turut berperan menentukan jabatan kepala dinas, kepala badan, bahkan kepala bagian dan lain sebagainya. “Itu sangat kental dengan nuansa politik. Pejabat yang diangkat lebih banyak pada pertimbangan balas budi. Juga karena nepotisme dan primordial bisa saja terjadi. Sehingga yang ditempatkan bukan berdasarkan profesionalitas,” tegas Jumadi. Sudah pasti, lanjutnya, akan sangat memengaruhi kinerja birokrasi pemerintah. Kemampuan dan profesionalitas pegawai dikesampingkan. Yang parah jangan sampai terjadi “orang kita” dan bukan. “Mesk...

Menangani maraknya penyelundupan barang ke dalam negeri sehingga berpotensi rugikan negara karena tidak mengikuti aturan kepabeanan, membuat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan harus melakukan dua gebrakan. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono merencanakan selain melakukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis seperti Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian, pihaknya juga akan menambah pegawai baru tahun depan. “Koordinasi pasti, tapi selain itu kita akan lakukan penambahan pegawai, kami sudah mendapat persetujuan dari presiden, dari menteri (keuangan) dan Menpan RB tahun depan kami akan rekrut kalau bisa sekitar 2800 pegawai baru,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan baru-baru ini. Menurutnya tambah satuan petugas untuk menangani semrawutnya kondisi pelabuhan yang memberi peluang pada ilegalisasi pengiriman barang menjadi poin penting. Pasalnya petugas Ditjen Bea Cukai di lapangan tidak hanya berhadapan dengan satu masalah saja. Bayan...

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di wilayahnya ikut mendorong kemajuan olahraga, salah satunya memberikan kesempatan kepada atlet yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengembangkan kemampuannya. “Dorongan tersebut tidak harus berbentuk materi, tapi bisa dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi atlet atau pelatih yang berstatus PNS untuk menyumbangkan kemampuannya,” kata Fachrori, di Jambi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) antar Korpri kabupaten/kota dan provinsi se-Provinsi Jambi di lapangan kantor gubernur Jambi. Dengan adanya dorongan tersebut diharapkan regenerasi atlet di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Menurut Fachrori, pembinaan seorang atlet agar berprestasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, banyak sumber daya dan tingkat pembinaan yang harus dilalui, belum lagi himpitan berbagai pemenuhan kebutuhan yang mau tidak mau menjadi pek...

Pemerintah memutuskan memberikan tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Januari 2013 kepada 20 kementerian lembaga (K/L). Tunjangan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung dilaksanakannya reformasi birokrasi. Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November lalu telah menandatangani sekaligus 20 Peraturan Presiden (Perpres) pemberian tunjangan kinerja untuk 20 K/L pemerintah nonkementerian (LKNP). Dikutip dalam situs resmi Setkab, besarnya tunjangan kinerja tersebut disesuaikan pada kelas jabatan (grade) dari masing-masing pegawai, yang dirinci dari grade 1-17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp1.563.000, dan tertinggi (grade 17) adalah Rp19.360.000. Adapun ke-20 K/L yang mendapatkan persetujuan itu adalah (sesuai nomor urut Perpres dari Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 hingga Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 yakni: 1. Kementerian Perindustrian. 2. Kementerian Riset dan Teknologi. 3. Kementerian Pertanian. 4. Kementerian Pemberdayaan ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengusulkan untuk menerima 900 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013 mendatang. Usulan yang dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu belum termasuk untuk CPNS yang di tempatkan di Pemprovsu. “900 orang formasi telah diantarkan ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu. Tapi jumlah usulan itu, belum tentu disetujui semua. Itu dari usulan 33 kabupaten/kota se-Sumut,” Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara (Sumut), Kaiman Turnip, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN) hari ini. Turnip hanya menambahkan usulan itu meningkat dari tahun sebelumnya. “Pada 2011 lalu, kita ajukan sekitar 400-an formasi, sedangkan pada 2012 lalu penundaan atau moratorium. Tahun depan kita usulkan 900 formasi,” jelasnya. Namun, Turnip tidak menjelaskan berapa CPNS yang diusulkan untuk ditempatkan di Pemprovsu. “Khusus Pemprovsu ada juga pengajuan. Secara k...

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman pidana. Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan dengan tidak hormat. “Di surat tersebut, sudah dijelaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam keterangan persnya. Keluarnya surat tersebut, lanjutnya, untuk menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap norma, standar, dan prosedur bidang kepegawaian yang terjadi di instansi pusat maupun daerah. Eko membeberkan, di dalam Pasal 23 ayat 3 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dengan tegas menyebutkan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara, dengan putusan yang sudah punya kekuatan...

Hasil dari pajak yang dipungut dari rakyat ternyata hanya untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS) termasuk di Kalbar. Akibatnya, beban APBN dan APBD terlalu berat. Bahkan anggaran untuk belanja pegawai jauh di atas anggaran belanja modal, termasuk untuk biaya membangun infrastruktur. “Kalau kita lihat APBN tahun 2013 yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR, sebanyak Rp 241 triliun untuk belanja pegawai. Ini sudah terlalu besar, dibandingkan pembangunan infrastruktur hanya Rp 216 triliun yang notabene untuk rakyat,” ungkap DR Eddy Suratman kepada Rakyat Kalbar, Rabu (21/11). Pengamat ekonomi Kalbar dari Untan ini menilai terjadi ketidakadilan pada APBN hingga APBD lantaran strukturnya tidak ideal. Satu sisi anggaran untuk pegawai juga diperlukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Sementara anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat, terganjal. “Dari Rp 241 triliun yang diperuntukkan belanja pegawai, ada Rp 212 triliun untuk gaji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harap-harap cemas menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani draft perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63/2005 tentang pengaturan kepegawaian KPK. Jika sampai akhir tahun tidak juga ditandatangani, KPK terancam kehilangan sebanyak 41 pegawai negeri sipil (PNS) plus 28 orang penyidik (sebelumnya 27 orang penyidik) yang ditarik Mabes Polri. “Kalau tidak segera diteken (ditandatangani) bulan ini, ada 41 PNS di KPK yang mundur, habis delapan tahun,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas yang ditemui di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta. Busyro menambahkan untuk PP Nomor 63/2005 ini terkait dengan kepegawaian sumber daya manusia (SDM) di KPK yang merupakan PNS dari kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Kalau perubahan PP itu tidak ditandatangani, maka sebanyak 41 orang PNS akan mengundurkan diri. Jumlah PNS ini terdiri dari PNS dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuanga...

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dilarang keluyuran pada jam kerja. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD harus mampu membagi rata tugas-tugas kepada seluruh pegawainya guna mendukung efektivitas pelayanan birokrasi di tengah moratorium pengangkatan PNS. Wakil Bupati Hadi Supeno mengingatkan, arah kebijakan moratorium kepegawaian yang ditempuh pusat adalah sebagai upaya untuk membuat kepegawaian menjadi ramping. Tentu maksudnya agar organisasi lebih cepat dan lincah gerakannya. “Harapan saya, upaya perampingan ini diikuti juga dengan upaya untuk menyejahterakan para pegawai” katanya. Akibat dari moratorium memang terasa pada Pemkab, karena menjadi kekurangan pegawai. Namun, dengan efisiensi kendala tersebut diyakini dapat teratasi. “Pedoman saya mudah, jangan sampai ada pegawai kluyuran pada jam kerja. Upayakan semua staf mengerjakan tugas yang ada di kantor. Jangan sampai ada staf sampai tidak ada tugas karena tugas hanya dibebankan kep...

Ternyata bukan hanya penyidik yang bisa hengkang dari KPK, sejumlah pegawai sipil dan auditor pun bisa pergi dari lembaga itu jika peraturan kepegawaian tidak diperbarui. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan jika revisi Peraturan Pemerintah No 63/2005 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) tidak segera ditandatangani presiden, 41 pegawai kementerian dan lembaga negara yang diperkerjakan di KPK terancam mundur. “Ini kalau tidak segera diteken bulan ini ada 41 PNS (pegawai negeri sipil) KPK yang mundur karena masa kerjanya yang delapan tahun di KPK sudah habis,” kata Busyro di Jakarta. Ia menambahkan 41 PNS itu berasal dari Kemeterian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam draf revisi tersebut  diatur soal masa kerja pengawai negeri sipil yang dipekerjakan di KPK yang semula hanya delapan tahun diperpanjang menjadi 12 tahun. Menurut Busyro, dengan ditandatanginya perpres tersebut, ini akan menjadi keputusan politik terpenting untuk KPK. “Jika disetujui Pre...

Usulan penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi CPNS pusat dan daerah, baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer kategori satu (K1) sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional (Kanreg) BKN paling lambat 31 Desember 2012. Hal tersebut tertuang dalam surat kepala BKN Nomor K.26-30/V.302-5/99 tanggal 28 Agustus 2012. “Jadi usulan penetapan NIP untuk CPNS baru (honorer K1 dan pelamar umum) sudah harus diterima akhir Desember ini,” kata Kasubag Publikasi BKN Petrus Sujendro di Jakarta. Dijelaskannya, untuk saat ini penetapan NIP bagi honorer K1 masih menunggu penetapan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB).   “BKN telah selesai melakukan verifikasi dan validasi dan hasilnya  seperti yang diumumkan di website BKN. Jika tidak ada perubahan kita semua berharap agar tenaga honorer K1 dapat diselesaikan akhir tahun 2012,” ujarnya.  Mengenai moratorium, menurut Petrus hal itu terkait dengan penataan...

Rencana pemerintah untuk kembali melimpahkan pengadaan seleksi CPNS ke daerah (provinsi) ditolak anggota Komisi II DPR RI. Para legislator menilai, pengalihan itu akan kembali memunculkan manipulasi serta kecurangan di seluruh instansi. “Strategi pemerintah mengalihkan kewenangan seleksi CPNS ke daerah itu tidak tepat. Yang sudah dijalankan tahun ini (ditangani pemerintah pusat) sangat bagus, kenapa harus dikembalikan ke daerah lagi,” kata Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI di Jakaeta. Dia khawatir bila daerah memegang kendali lagi, rekrutmen CPNS akan dilingkari KKN seperti tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, rekrutmen CPNS tahun ini sukses tanpa protes. Karenanya proses ini harus dilanjutkan. “Jangan berpikir karena otda, pusat tidak bisa pegang kendali. Saya rasa, untuk rekrutmen CPNS bagusnya pusat yang megang penuh,” tuturnya. Senada dengan Gamari, anggota Komisi II Salim Mengga mengatakan, dari pantauannya di lapangan, rekrutmen CPNS tahun ini sukses. Bahkan tak sedikit kep...

Hingga saat ini, masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) baru pada 2013. “Kami merencanakan 2013 akan merekrut PNS baru sekaligus melakukan pembenahan SDM PNS yang ada di birokrasi Pemprov DKI. Supaya mereka benar-benar kerja dengan pembagian tugas yang adil,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan perekrutan CPNS kembali, setelah sejak tahun 2011 hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penerimaan pegawai dengan alasan moratorium Penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat. “Baru besok dimulai,karena kemarin kan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan saat ini total jumlah PNS di DKI ada sebanyak 75 ribu peg...

Kasus-kasus prioritas yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan di Kalimantan Tengah akan dibeberkan. Pengumuman itu diharapkan dapat dilakukan pada pertengahan Desember 2012. Kepolisian RI bersama kementerian-kementerian terkait berencana mengumumkan berbagai kasus itu.  Deputi VI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawas an dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) M Achmad Santosa di sela-sela Pelatihan Penegakan Hukum Terpadu dengan Pendekatan Multi-Door di Palangkaraya, Kalteng, menjelaskan, setelah matang, kasus-kasus itu baru dilimpahkan ke pengadilan. Dalam dua minggu ke depan, pihak-pihak terkait, seperti Polri, Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan Agung, akan mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pihak-pihak itu melakukan koordinasi penanganan kejahatan yang terkait hutan dan kawasan gambut. “Kami belum bisa memberikan penjelasan karena laporan utuh belum diperoleh. Pihak yang akan mengumumkan adalah pimpinan Polri,” ujarnya. Achmad hanya men...

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal, menilai aksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan tiga kementerian terkait praktik penggerusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa sepengetahuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan adanya intrik di sekitar Istana. Presiden Yudhoyono dianggap tak mampu lagi mengendalikan kabinetnya yang tengah bersaing ketat. “Mencermati sepak terjang Seskab Dipo Alam, pertarungan di lingkaran Istana Negara sudah sangat keras menjurus untuk saling mencederai dan melupakan tugas utama pemerintahan yakni melayani rakyat,” ujar Akbar di Jakarta. Akbar khawatir, Presiden sebagai kepala pemerintahan telah kehilangan kendali atas kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya sekaligus kehilangan kepercayaan dari para pembantunya. “Berbagai pernyataan dan sepak terjang Dipo Alam yang bahkan dengan terbuka menyatakan tidak perlu melapor ke Presiden untuk pelaporan tiga kementrian kepada KPK itu menandakan hancurnya koor...

Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Jabatan Eksekutif Senior (JES) diyakini dapat menghapus sistem pegawai seumur hidup. Pasalnya, dengan dengan adanya KASN dan JES, otomatis rekrutmen pegawai akan lebih terbuka serta memberikan kesempatan SDM swasta yang profesional. “Di dalam RUU ASN, diamanatkan untuk membentuk KASN dan JES. Ini karena melihat kondisi pegawai kita yang tidak bisa netral,” kata Wahyudi Kumorotomo, pakar administrasi dari Universitas Gajah Mada. Ketidaknetralan pegawai, lanjutnya, sudah berlangsung lama. Ini karena pengaruh dan intervensi politik terhadap pegawai terlalu kuat. Selain itu jalur karir dan pengembangan pegawai tidak jelas. “Belum lagi jual beli formasi pegawai. Setiap tahun ada 250 formasi CPNS di daerah. Formasi ini dijual pejabat hingga Rp75-150 juta sehingga kerugian negara mencapai Rp25 triliun. Nah fakta-fakta inilah yang menyulitkan untuk menciptakan pegawai netral,” bebernya. Dengan pembentukan KASN, menurut Wahyudi, akan mempermu...

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan bahwa seluruh kementerian dan DPR harus mempublikasikan anggaran sejak awal pembahasan hingga diputuskan guna mencegah kongkalingkong. “Harusnya di kementerian dan DPR melakukan hal yang sama dengan Ahok, yaitu mempublikasikan anggaran sejak awal hingga diputuskan,” ujar Yuna Farhan dalam diskusi ‘Negeri Yang Ruwet’ di Jakarta. Menurut dia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempublikasikan dan membuka mata anggaran di ibu kota pada dinas dan instansi terkait karena merasa yakin dan berani untuk membersihkan Jakarta dari tindak pidana korupsi. Kedua lembaga tersebut dapat mengumumkan kepada publik mengenai anggaran yang akan direncanakan, apakah ada penambahan, atau pengurangan anggaran. “Itu dibuka di website (informasi anggaran). Mereka publikasikan kepada masyarakat berapa anggarannya, jika ada perubahan diberi tahukan juga, misal ada kenaikan itu kenapa? Atau pengurangan itu jug...

Merupakan kabar gembira bagi putra putri Batanghari. Pasalnya, Pemkab Batanghari di tahun 2013 ini telah mengusulkan 150 CPNS dalam penerimaan CPNS Tahun 2013. ‘’CPNS ini kelak akan ditempatkan sebagai tenaga sopir, cleaning service, dan pengantar surat,’’ sebut Bupati Batanghari, HA Fattah SH.  Sebelumnya, pada pandangan umum fraksi DPRD, Senin 22 Otober kemarin, Fraksi Persatuan Gerakan Peduli Demokrasi, mengusulkan agar pemerintah daerah mengangarkan penerimaan PNS untuk tenaga sopir dan cleaning service. Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerakan Peduli Demokrasi, bupati Batanghari menegaskan kepada Fraksi Persatuan Gerakan Peduli Demokrasi bahwa tahun 2013 akan ada penerimaan CPNS golongan II. Saat ini Pemkab Batanghari telah mengusulkan ke Menpan tentang penambahan Pegawai negeri sipil khusus golongan II, ’Kami sudah mengajukan ke Menpan, tentang penambahan PNS di Batanghari sebanyak 150 orang dengan kategori yang diusulkan khusus untuk golongan II saja,’’ kata bupati. Alasan peng...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dipecat, karena telah melanggar sumpah jabatan. “PNS yang melanggar sumpah jabatan dapat langsung dipecat, yaitu mereka yang menerima sesuatu dari siapa pun yang terkait dengan jabatannya,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, dalam diskusi bulanan di Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta. Johan merujuk pada pasal 23 ayat 3 Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Hal tersebut diusulkan, mengingat kasus pengangkatan Azirwan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan dan terpidana perkara tindak pidana korupsi, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perik...

Pakaian Dinas tenaga honorer di Lingkup Pemerintah Kota Sungaipenuh bakal dibedakan dengan pakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini merupakan wacana Pemkot Sungaipenuh untuk meningkat kedisplinan honorer dan PNS. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Sungaipenuh Candra Purnama SH,MH kepada harian ini, menurutnya wacana pakaian dinas tenaga honorer dibedakan dengan pakaian dinas PNS ini tengah dibahas oleh pihaknya.“Iya, saat ini kita lagi menyusut wacana berpedaan pakaian dinas antara honorer dan PNS,” katanya. Ia mengatakan, wacana pakaian tenaga honorer dibedakan dengan pakaian PNS itu bertujuan untuk membedakan antara PNS dengan honorer. “Tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang PNS dan dengan yang honorer. Sedangkan sekarang yang terjadi banyak honorer yang mengaku kepala dinas dan PNS, hal ini sudah banyak terjadi di dinas-dinas,” ujarnya. Jika adanya perbedaan pakaian dinas honorer dan PNS tidak ada lagi pegawai honorer yang mengaku-ngaku sebagai kadis dan seor...

Proses seleksi pegawai tahap I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal dari Kementerian Keuangan, khususnya dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), akan selesai pekan ini. Dengan demikian, transisi tahap awal OJK yang akan mengalihkan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan pada 2013 diharapkan akan berjalan sesuai rencana. “Hari-hari ini kami sibuk menyeleksi pegawai, khususnya dari Kementerian Keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, di Jakarta, kemarin. Untuk memenuhi struktur sumber daya manusia hingga 2014, OJK membutuhkan lebih dari 2.500 pegawai. Dari jumlah tersebut, 1.031 orang dari Bapepam-LK akan mulai masuk pada 2013. Sisanya sekitar 1.500 orang berasal dari Bank Indonesia (BI) dan mulai bekerja pada 2014. Sebelum memutuskan bergabung, nantinya OJK bakal memberikan pilihan kepada pegawai dari kedua institusi itu untuk bergabung atau tetap bertahan ke institusi lama. Untuk pegawai dari Bapepam-LK, OJK akan memberikan wak...

Usia pensiun PNS diisukan akan bertambah menjadi pada umur 58 tahun dari saat ini 56 tahun, sedangkan pejabat eselon II dan I, usia pensiunnya adalah 60 tahun. Selain itu, uang pensiun PNS akan diberikan sekaligus berupa pesangon setelah tugas dan jabatan mereka selesai dengan jumlahnya Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Isu tersebut beredar melalui pesan singkat berantai yang diterima ponsel sejumlah PNS di Pemkab, sejak beberapa waktu lalu. Menurut pesan singkat tersebut, ketentuan baru mengenai usia pensiun PNS serta adanya kebijakan pesangon itu berkaitan dengan akan berubahnya status PNS menjadi aparatur sipil negara (ASN), mulai Januari 2013 nanti. Kabid Adiministrasi dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ahmad Nasir, di kantornya, baru-baru ini, mengakui pihaknya telah mengetahui ada pesan singkat berantai yang sempat membuat para PNS bertanya-tanya tersebut. Menurutnya, isi pesan singkat tersebut sebagian masih berupa isu, dan sebagian lagi belum ada ke...

Pasca dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah mengalihkan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ke Kementerian ESDM lewat unit khusus. Lalu bagaimana nasib pegawainya?  Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, 600 pegawai BP Migas akan langsung pindah ke unit khusus di bawah Kementerian ESDM yang membidangi kegiatan hulu migas. Peralihan ini terjadi langsung setelah Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Hatta menyatakan Perpres akan dibuat malam ini juga. “Khusus yang selama ini proses penganggaran (BP Migas) lewat APBN, dari keuangan negara. Semua pegawai 600. Semua yang ada beralih ke sini (Kementerian ESDM). Ini pegawai dari unit pelaksana kegiatan usaha hulu migas dengan status bukan PNS,” tutur Hatta usai rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat dilakukan di kantor Kementerian ESDM. Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur ...

Seluruh PNS akan memiliki kartu pegawai elektronik (KPE) pada 2014. Saat ini, belum semuanya yang memiliki KPE karena pencetakannya dilakukan bertahap oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Target kita sekitar 4,7 juta PNS sudah punya KPE di 2014. Dengan KPE, akan memudahkan PNS untuk melakukan kegiatan kepegawaian seperti melakukan transaksi keuangan di bank,” ungkap Kasubag Publikasi BKN, Petrus Sujendro di Jakarta. Salah satu permasalahan terkait KPE, lanjutnya, kesalahan entry data seperti nama atau foto tertukar. Akibatnya, penerbitan KPE menjadi terhambat. Meski begitu, PNS masih bisa melakukan transaksi dengan perbankan bila instansi di tempat yang bersangkutan kerja telah bekerja sama dengan bank daerah. “Bila instansi sudah kerja sama dengan bank, maka prosedural ala bank juga berlaku. Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) biasanya akan menerbitkan kartu ATM sementara agar transaksi keuangan para pegawai tidak terganggu,” tuturnya. Ditambahkan Petrus, saat ini sekitar 600 ribuan...

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang suka bolos kerja harus berhati-hati. Satpol PP Bontang segera melaksanakan razia PNS yang membolos pada jam kerja.“Yang jelas dalam waktu dekat ini. Soal waktu nanti saya kabarin. Takut bocor. Dalam razia ini, kami akan berusaha meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja, salah satunya adalah melalui razia untuk pegawai yang keluyuran pada saat jam dinas,” kata Kepala Satpol PP Sofiansyah saat ditemui di kantornya. Menurutnya, razia tersebut akan dilaksanakan secara tiba-tiba, jadi tidak ada yang tahu kapan waktu pelaksanaannya. Ia mengatakan, razia terhadap PNS yang keluyuran semata-mata sebagai upaya meningkatkan disiplin agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, dan target lokasi adalah pusat-pusat keramaian. “Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Jadi, kalau masih ada yang suka keluyuran maka jangan salahkan Satpol PP apabila melakukan penertiban,” ucapnya. Secara teknis, Satpol PP akan mendatangi beberapa tempat. Salah satunya ...

Lima kabupaten di Jawa Timur, yakni Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan masuk dalam kategori daerah tertinggal.”Jumlah daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 183 kabupaten/kota, lima di antaranya berada di Jawa Timur,” kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini saat berkunjung ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kabupaten Jember, Jatim. Penentuan 183 kabupaten tertinggal tersebut didasarkan enam kriteria utama, yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur berupa prasarana, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. “Kementerian PDT berusaha untuk mengembangkan ekonomi lokal daerah tertinggal, sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Kementerian PDT berupaya mengurangi daerah tertinggal agar sama daerah lain dengan berkoordinasi dan memfasilitasi kementerian atau lembaga lainnya melalui program...

Inspektur Pemkab Sukoharjo, Suhardy menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi PNS berinisial En. PNS di Badan Lingkungan Hidup itu diduga bertindak sebagai calo atau makelar perizinan. Tim penyidik inspektorat tengah merampungkan berita acara pemeriksaan dan dalam pekan ini BAP itu diserahkan kepada Bupati. En juga diduga telah membentuk jaringan sehingga pemohon yang menggunakan jasanya lebih cepat mendapatkan izin usaha. Penegasan itu disampaikan Inspektur, Suhardy. “Pemeriksaan En sudah mendekati final. Tim penyidik inspektorat sudah kami perintahkan merampungkan berita acara untuk diserahkan ke Bupati.” Lebih lanjut dijelaskannya, selain En, penyidik inspektorat juga sudah memanggil dan meminta keterangan dari PNS yang bekerja di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sukoharjo. “Ada satu keterkaitan di antara En dengan PNS di KPPT. Kami memanggil PNS di KPPT juga didasarkan dari keterangan En,” jelasnya. Suhardy menyatakan, dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa En did...

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, menyatakan masih berkomitmen terhadap moratorium atau penghentian sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan orang nomor satu di Bumi Intanpari itu menegaskan tidak akan merekrut CPNS hingga masa akhir jabatannya, tahun depan. Penegasan itu disampaikan Rina saat ditemui. “Saat ini Saya tidak ada rencana rekrurt CPNS, Saya belum berpikir ke sana,” katanya penuh keyakinan. Rina menjelaskan pihaknya tengah fokus pada analisa beban kerja guna penataan ulang PNS yang sudah ada. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir diakuinya belanja pegawai menyerap paling banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan ulang pegawai menurutnya tidak boleh menurunkan kualitas kinerja melainkan harus bisa memberi efek positif. Kuncinya, Rina melanjutkan, penataan ulang pegawai berdasar spesialisasi keilmuan atau bidang kerja yang bersangkutan. Dia mencontohkan, tenaga pengajar harus mempunyai ilmu dan keahlian mengajar. Pendidikan kilat ...

Puluhan pegawai Teonaga Kerja Kntrak (TKK) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bone, berdemo untuk menagih keterlambatan pencairan gaji selama tiga bulan. Salah seorang pegawai, Ra, menuturkan memang sudah ada sebagian pegawai TKK menerima gaji. Tapi, banyak juga yang belum menerima sehingga menimbulkan kecemburuan pegawai. “Seharusnya pembayaran dilakukan dua bulan lalu (September) sudah diselesaikan semua, tapi kenapa ada pembedaan seperti ini,” kata Ra, yang sudah mengabdi sejak 2009. Menurut dia, besaran gaji yang diterima hanya Rp600 ribu. Namun, keterlambatan selama tiga bulan sudah menjadi tanda tanya dikemanakan pembayaran gaji bagi para honorer tersebut. Ironisnya pula, kata Ra, Bendahara Umum Dishub bernama Andi Ikhsan yang jarang berkantor dan menghindari beberapa pegawai honorer yang ingin menemuinya. “Jarang berkantor bendahara, kami sulit menemuinya, bahkan kalau ditelpon ponselnya juga tidak diangkat,” keluhnya. Sementara itu, Bendahara Umum Dishub, Ikhsan mengakui ...

Karyawan eks Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) setelah resmi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama.  Wakil Menteri ESDM Ruby Rubiandini menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3136/73/2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi eks BP Migas. “Seluruh gaji dan tunjangan jabatan serta jabatan dari eks BP Migas ke Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian ESDM tetap,” kata Ruby saat memberikan penjelasan kepada eks karyawan BP Migas di City Plaza Jakarta. Menurut Ruby, dengan adanya kepastian hukum tentang nasib karyawan, jabatan hingga urusan gaji ini setidaknya akan memberikan ketenangan bagi karyawan. Sekadar catatan, Pemerintah telah memutuskan bahwa BP Migas akan menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian ESDM. Ada isu kemungkinan jumlah karyawan BP Migas dikurangi, begitu juga dengan urusan gaji. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan bahw...

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya didukung dengan personil yang berkualitas dan handal di tingkat Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, kata pengamat politik Siti Zuhro. “Setjen KPU memerlukan personil pegawai negeri sipil (PNS) yang betul-betul berkualitas dan profesional, sehingga dapat mendukung kinerja komisioner,” kata peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu di Jakarta, hari ini. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang menjadi kebutuhan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sehingga lembaga tersebut diharapkan dapat berlaku profesional dan independen. “Pemerintah memerlukan KPU yang independen dan netral secara politik, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh komisioner saja, sehingga diperlukan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. Pertentangan yang terjadi di (KPU), antara Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Komisioner, mencuat di persidang...

Batas waktu bagi pemerintah untuk mengangkat seluruh tenaga honorer kategori 1 (TH K-1) semakin mepet. Sesuai amanah peraturan pemerintah, mereka wajib diangkat paling lambat akhir tahun ini. Data sementara, TH K-1 yang positif akan diangkat CPNS hanya 47.622 orang. Di tengah batas waktu yang hampir habis ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penuntasan validasi data-data TH K-1. “Jadwal kami November depan listing atau daftar nama-nama TH K-1 yang akan diangkat sudah dikeluarkan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Listing tersebut akan disampaikan ke Kemen PAN-RB untuk mendapatkan pengesahan kuota CPNS baru. Selanjutnya akan diserahkan ke kepala masing-masing instansi untuk diumumkan dan segera melaksanakan pemberkasan NIP. Eko mengatakan jika tugas penganggkatan TH K-1 pada 2012 diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Dia menjelaskan jika saat ini BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pemb...

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) membantah ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp63 miliar. Dugaan penyelewengan itu sempat mencuat sebab ada beberapa berkas dan dokumen serah terima dana yang tidak lengkap. Hal itu disamapikan melalui Sekretaris Menteri KPDT M Nurdin saat dihubungi.  “Sebenarnya itu hanya persoalan ketidaklengkapan administrasi saja dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak ada kerugian negara,” kata Nurdin. Ia memaparkan, dalam satu kegiatan yang dilakukan Kementerian PDT, ada sekitar 10-12 dokumen administrasi yang harus dilengkapi misalnya SK (Surat Keputusan) Bupati atau kontrak dan proposal. “Kekurangan dokumen administrasi bukan berarti ada penyelewengan dana,” ujarnya. Nurdin juga mengatakan, dugaan yang dilontarkan oleh Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilansir dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) pada tahun 2011. “Dan LHP BPK itu tidak masuk dalam kategori kerugian negara, h...

Puluhan tenaga honorer daerah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tenaga honorer ini menuntut pemerintah daerah segera mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, status honorer yang disandang mereka sudah lebih dari 6 tahun lamanya. Pantauan Kompas.com, kehadiran sejumlah tenaga honorer daerah yang umumnya berasal dari petugas kebersihan Kota Manokwari, langsung melancarkan aksi protes dengan berteriak-teriak di halaman kantor BKD. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang belum mengangkat tenaga honorer dengan masa kerja yang telah lama menjadi PNS. Suasana sedikit terkendali, setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari, Antonius Renyaan keluar dan menemui para pendemo tersebut. Menurut Antonius, BKD telah mengusulkan sekitar 500 tenaga honorer daerah ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta untuk melakukan penyeleksi berkas. Namun dirinya tidak dapat menentukan siapa saja yang akan lolos ...

Sekretaris Kabinet Dipo Alam, melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait “kongkalikong” penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 antara anggota DPR dan rekanan atau pengusaha. Dipo menyebut laporan yang ia serahkan kepada KPK merupakan bukti kebangkitan pegawai negeri sipil (PNS) dari tekanan oknum di kementerian dan DPR. “Intinya (laporan ini) kebangkitan PNS sekarang yang selama ini tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementeriannya sendiri. Itu ada banyak (yang dilaporkan), sekarang ada tiga Kementerian,” katanya ketika menyerahkan laporan di Gedung KPK, Jakarta. Dipo mengatakan bahwa laporan yang ia sampaikan bukan tudingan atas nama pribadi ataupun Seskab, melainkan berdasarkan laporan dari beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Intinya itu bukan tudigan langsung dari saya, tapi itu suara dari laporan PNS dari kementerian yang kami terima dan dipelajari dengan berapa contoh itu. Kami juga kroscek dengan peja...