Skip to main content

Kabupaten Bungo Belum Pasti Terima CPNS 2013

Meski formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2013 telah diajukan oleh Pemkab Bungo, namun kabupaten Bungo belum tentu bisa melakukan rekrutmen CPNS pada tahun depan. Karena hal tersebut tergantung dari keputusan pusat.

Ditambah lagi hingga kini belum ada pemberitahuan dari pusat apakah Bungo bisa menerima atau tidak. Padahal kabupaten Bungo sudah jauh-jauh hari mengajukan formasinya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Bungo, M. Yusuf.

“Sampai saat ini belum ada kabar dari pusat. Semua persyaratan sudah kita ajukan. Kepastian kita bakal rekrut CPNS atau tidak itu tergantung pusat,” ujar kepala BKD Bungo, M. Yusuf ketika dikonfirmasi.

Sejauh ini katanya, Kabupaten Bungo mengusulkan lebih dari 1.000 CPNS. Jumlah itu katanya telah disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten Bungo saat ini.

“Kita ajukan sebanyak itu karena memang kita kekurangan yang jumlahnya segitu juga. Itu hasil analisi kita sebelumnya,” sambungnya.

Tenaga fungsional seperti guru dan tenaga medis paling dominan dalam jumlah usulan tersebut. Ini juga mengingat kabupaten Bungo masih banyaknya kekurangan guru dan tenaga medis.

“Guru dan tenaga medis memang masih banyak kekurangannya. Makanya kita ajukan paling banyak,” jelasya.

Yang lebih menggembirakan bagi yang hanya lulusan SMA sederajat jika rekrutmen CPNS 2013 mendatang dilaksanakan. Pasalnya, formasi untuk lulusan SMA tetap diajukan dan memang diakomodir oleh pusat.

“Untuk lulusan SMA nantinya bakal ditempatkan sebagai sopir, pengantar surat dan tenaga lainnya. Tapi itu baru sebatas usulan saja. Hasilnya seperti apa nanti, kita tunggu saja,” tukas Yusuf mengakhiri.

Comments

Popular posts from this blog

PNS dan Kepala Desa Ikut Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat

Sejumlah pegawai negeri sipil dan kepala desa diketahui turut berkampanye untuk calon gubernur tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat. Tindakan itu tergolong pelanggaran yang nantinya dikenai sanksi. ”Saya mendapat laporan empat kasus, yakni seorang PNS di Kuningan yang mengikuti kegiatan kampanye calon gubernur Dede Yusuf. Lalu, dua kepala desa ada yang turut berkampanye untuk calon gubernur Ahmad Heryawan serta seorang PNS lainnya kedapatan berkampanye menggunakan sepeda motor dinas,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat Ihat Subihat di Bandung. Menurut Ihat, Rabu ini pihaknya akan memantau sebab dimungkinkan kasus serupa banyak terjadi di daerah lain. PNS yang terlibat berkampanye dapat dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Netralitas PNS sebuah keniscayaan. Dia tidak boleh be...

Jam Kerja PNS di Kalimantan Barat Digeser

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menggeser jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar. Jam kerja digeser dari pukul 07.00 menjadi 07.30 WIB. “Hal ini guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Mulai dari jam masuk dan pulang kerja serta berpakaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar Drs Numsuan Madsun MT di ruang kerjanya. Menurutnya, pergub tentang ketentuan jam kerja ini selain mengacu pada Permendagri terbaru mengenai peraturan jam kerja juga mengakomodasi kepentingan PNS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Adapun ketentuan hari dan jam kerja tersebut untuk hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB, diselingi jam istirahat pada pukul 12.00...

Stop Moratorium Penerimaan CPNS Untuk Tahun 2013

Kabar baik bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. “Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang,” tandasnya di kantor BKN, Cawang, Jakarta. Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif. Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengataka...