Komisi I: Permintaan Anggaran Dari Kementerian

Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan kongkalikong anggaran. Dikabarkan salah satu yang dilaporkan adalah Kementerian Pertahanan.

Sebagai mitra kerja Kemenhan, Komisi I DPR RI pun mengaku terkena imbas dugaan kongkalikong. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita
mengatakan semua yang berkaitan dengan anggaran dibahas oleh kedua belah pihak.

“Dibahas antara DPR dan pemerintah sebagai mitra. Di Komisi I, biasanya anggaran baru bisa disetujui dan disahkan apabila sudah ada kesepakatan antara Komisi I dan mitra dari pemerintah, termasuk Kemenhan,” kata Agus.

Agus mengatakan apa yang disepakati kemudian disetujui tersebut selalu berdasarkan permintaan dari kementerian “Dalam hal ini Unit Organisasi, artinya bottom up,” katanya.

Ia mengatakan pembahasan anggaran dalam di Komisi I begitu kritis dan objective dalam hal pembelanjaan termasuk alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Agus mengungkapkan rapat di Komisi I
dengan pemerintah dalam membahas pembelian alutsista yang berdampak pada pemenuhan anggaran, baik itu dalam kerangka APBN, APBNP ataupun kredit export,  selama ini dilakukan secara terbuka .”Bahkan selalu diliput luas oleh teman-teman pers,” tuturnya.

Agus menuturkan pihaknya tidak tahu apakah ada kongkalikong yang dilakukan oleh siapapun berkaitan dengan pembahasan anggaran yang ada di Komisi I.  Selain itu, katanya, Komisi I sangat mendukung upaya dari Dipo Alam dalam melakukan pembenahan dalam rangka perang terhada korupsi dan efisiensi keuangan negara. “Komisi I berharap pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif,” ujarnya.

Komisi I, lanjut Agus, tidak pernah memperbolehkan  kongkalikong yang dilakukan oleh siapapun berkaitan dengan pembahasan anggaran yang ada di Komisi I. “Buktinya adalah sejak awal Komisi I selalu mendorong pembelian alutsista tanpa ada peranan perantara atau pihak ketiga, dan ini bisa kita capai pada pembelian Tank Leopard yang tidak melibatkan rekanan sama sekali,” ungkapnya.

Mengenai  produsen, Agus menutukan biasanya Komisi I tidak terlalu ikut campur karena pemerintah yang lebih tahu. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa.

“Kita hanya menyetujui jenis barang yang mau dibeli,” ujarnya.

Ia mencontohkan apabila pemerintah perlu membeli komputer, kemudian melalui pembahasan yang dalam dan disetujui spesifikasinya, maka Komisi I tidak lagi turut campur mengenai pembelian komputer tersebut. “Bisa saja pemerintah beli Apple, Acer, Samsung atau yang lainnya,” katanya.